Para pensiunan kerap merasa uang pensiun dan tunjangan hari tua ketika purna tugas sangat kecil Merespons hal tersebut,pemerintah tengah merancang Reformasi Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang lebih baik sebagai manifestasi kepedulian terhadap pensiunan PNS, TNI-Polri. Arahan ini diutarakan Menteri Koordinastor Bidang Potitik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tatkala memimpin Rapat Koordinasi Khusus
Tingkat Menteri di Ruang Rapat Bima Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (28/3). Kegiatan ini dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani, Menteri PAN RB Asman Abnur, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta para pejabat terkait lainnya.

Sementara, Sri Mulyani mengartikulasikan bahwa manfaat pensiun yang diterima para pensiunan saat ini terasa tidak memadai (inadequate) guna mewujudkan kehidupan yang layak. “Selain itu, terdapat ketidakadilan manfaat (inequality benefit) pada setiap golongan PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri– dimana semakin tinggi golongan, proporsi manfaat pensiun terhadap penghasilan selama aktif akan semakin kecil”, imbuhnya.

Sri Mulyani lebih jauh mengelaborasi bahwa berdasarkan amanah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 91 ayat 6, perlu disusun Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS. “Program jaminan pensiunan saat ini masih sustainable, dimana beban pensiun terhadap PDB masih di bawah 1 %”, lugasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bima Haria Wibisana menuturkan bahwa implementasi Reformasi Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua membutuhkan harmonisasi terhadap berbagai regulasi yang ada. “Termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gaji dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),”tandasnya. (aman)

Sumber : http://www.bkn.go.id/berita/pemerintah-rancang-reformasi-program-jaminan-pensiun-dan-jht